Ketimpangan Tenaga Medis di Kalbar: Kota Pontianak Kelebihan Dokter Spesialis, Kabupaten Sekadau dan Kayong Utara Miris

PontianakMetro.Com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengungkap fakta mengejutkan mengenai distribusi tenaga medis di wilayahnya. Di tengah perjuangan Kalimantan Barat mengejar kekurangan ribuan dokter, Kota Pontianak justru tercatat mengalami surplus atau kelebihan tenaga dokter spesialis.

Hal tersebut dipaparkan Harisson saat menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2028 di Hotel Novotel Pontianak, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan data yang ada, Kota Pontianak saat ini memiliki 216 dokter spesialis, padahal kebutuhan idealnya hanya 193 orang. Kondisi surplus di ibu kota provinsi ini berbanding terbalik dengan situasi di kabupaten-kabupaten lain yang sangat kritis.

Sebagai perbandingan, Kabupaten Kayong Utara baru memiliki 4 dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang. Kabupaten Sekadau lebih miris, hanya tersedia 7 dokter dari kebutuhan 63 orang, sementara Kubu Raya baru memenuhi 47 dokter dari kebutuhan 183 orang.

“Jika melihat laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa langkah luar biasa,” tegas Harisson.

Secara keseluruhan, Kalimantan Barat masih membutuhkan 4.108 dokter umum tambahan untuk mencapai rasio ideal WHO (1:1.000) bagi 5,6 juta penduduk. Untuk dokter spesialis, Kalbar baru memiliki 541 orang dari total kebutuhan 1.590 orang sesuai standar Bappenas.

Menyikapi ketimpangan ini, Pemprov Kalbar mengambil langkah strategis untuk mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis lokal. Beberapa langkah nyata yang dilakukan antara lain kerja sama Universitas Tanjungpura (UNTAN) dengan UNS untuk pembukaan spesialis THT, serta program hospital-based training spesialis bedah di RSUD dr. Soedarso.

“Pemprov Kalbar juga memberikan beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah dengan komitmen harus kembali mengabdi di kabupaten/kota asal mereka,” tambahnya.

Harisson juga mengingatkan kondisi fiskal tahun 2026 yang menantang, di mana defisit anggaran negara mencapai Rp689 triliun. Hal ini berdampak pada transfer ke daerah, sehingga para dokter diharapkan lebih proaktif dalam langkah-langkah preventif.

Kepada pengurus IDI Wilayah Kalbar yang baru dilantik, Sekda menitipkan pesan agar organisasi profesi ini lebih adaptif dalam membantu asesmen kebutuhan dokter di tiap daerah. Tujuannya agar distribusi tenaga medis tidak melulu menumpuk di pusat kota, tetapi merata hingga ke pelosok Kalbar.

“Saya berharap organisasi profesi dapat lebih responsif membantu distribusi tenaga medis, agar tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi,” pungkasnya.