Percepat Makan Bergizi Gratis di Kalbar, Sekda Harisson dan Kapendam XII/Tpr Bahas Pembangunan Dapur SPPG

PontianakMetro.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, menerima kunjungan kerja Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf. Yusub Dody Sandra, di Ruang Kerja Sekda pada Selasa (10/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi untuk mempercepat program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Fokus utama pembahasan adalah pembangunan infrastruktur pendukung berupa dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pihak TNI saat ini tengah melakukan pendataan intensif untuk memastikan setiap tahapan produksi makanan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kami melakukan penelitian dan pengumpulan data terkait pelaksanaan program MBG di daerah, termasuk melihat proses produksi serta kesiapan dapur yang ada di Kalbar,” ujar Kolonel Inf. Yusub Dody Sandra.

Sekda Kalbar, Harisson, mengungkapkan bahwa peran pemerintah daerah kini semakin aktif setelah sebelumnya sempat dilakukan koordinasi mendalam dengan Gubernur Kalbar. Ia menjelaskan bahwa tantangan utama pelaksanaan program ini terletak pada perbedaan geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di wilayah perkotaan, operasional MBG relatif lancar. Namun, untuk daerah terpencil, Harisson menjelaskan bahwa pengelolaan SPPG akan dimaksimalkan melalui pemerintah desa dengan pengawasan ketat dari tenaga medis.

“Untuk daerah terpencil, SPPG biasanya dikelola oleh desa. Sementara mutu dan kualitas gizi makanan dipantau oleh tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi dari Puskesmas,” jelas Harisson pada Selasa (10/3/2026).

Harisson juga menyoroti potensi ekonomi dari program ini. Selain memperbaiki gizi anak sekolah, kehadiran dapur-dapur MBG di setiap wilayah diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi SPPG.

Terkait kendala pembangunan fisik dapur, masalah legalitas lahan menjadi sorotan utama. Pemerintah pusat mensyaratkan lahan pembangunan SPPG harus memiliki status hukum yang jelas, baik bersertifikat maupun hak milik.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah menyiapkan lahan dengan status yang jelas. Jika sudah tersedia, maka dapat segera dilaporkan ke pusat untuk diproses pembangunan dapurnya,” tambahnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa ketersediaan lahan milik pemerintah, terutama di perkotaan, saat ini masih terbatas.

Harisson menyambut baik keterlibatan TNI dalam pengawasan lapangan. Menurutnya, aspek kedisiplinan TNI sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah terjadinya insiden seperti keracunan makanan atau penyalahgunaan anggaran.

“TNI memiliki kedisiplinan yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan proses penyediaan makanan dilakukan dengan baik dan anggaran yang ada benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Harisson.

Melalui pendampingan dari TNI dan pengawasan dari ahli gizi Puskesmas, Pemprov Kalbar optimis program Makan Bergizi Gratis akan menjadi motor penggerak kualitas sumber daya manusia sekaligus ekonomi daerah.