Pendapatan Daerah Melorot, Sekda Pontianak Tegaskan Investasi Fisik Paling Adil Bagi Warga

PontianakMetro.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memastikan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama di tahun 2026. Meskipun anggaran daerah mengalami efisiensi akibat penurunan transfer pusat, belanja modal seperti perbaikan jalan dan sekolah tidak akan dikorbankan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa belanja modal adalah instrumen pembangunan yang paling adil karena manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Amirullah memaparkan bahwa pada tahun 2026, Kota Pontianak menghadapi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar 5,17 persen. Hal ini memicu penurunan total APBD dari Rp2,219 triliun pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp2,096 triliun.

“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Ini ilmu anggaran. Namun dalam politik anggaran, belanja modal perlu diprioritaskan. Jalan, drainase, pasar, sekolah, hingga puskesmas itu fair dan adil karena yang menikmati seluruh warga, bukan hanya pegawai,” ujar Amirullah usai memimpin apel rutin ASN di halaman Kantor Wali Kota, Senin (5/1/2026).

Di tengah efisiensi tersebut, Sekda mengapresiasi capaian indikator makro ekonomi Pontianak yang terus menunjukkan tren positif. Ia meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya sekadar klaim sukses, melainkan harus mengacu pada data statistik yang ada.

Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kota Pontianak berhasil ditekan hingga kisaran 4 persen, sementara angka pengangguran berada di angka 7,7 persen. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun terus dijaga agar tetap stabil.

“Filosofi otonomi daerah itu menyejahterakan warga. Keberhasilan kita paling gampang diukur dengan angka,” terangnya.

Amirullah juga memberikan pesan menohok kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia meminta aparatur untuk menjaga soliditas dan mendukung penuh program strategis, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, seperti program makan bergizi gratis dan kepatuhan pajak daerah.

“Ajak warga sekitar bayar PBB, pajak kendaraan dilunasi. Tunjukkan kalau kita memang layak menjadi ibu kota provinsi, termasuk dari perilaku dan kinerja pegawainya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar ASN tidak bersikap “latah” dalam menanggapi isu-isu di media sosial yang dapat memperkeruh suasana. Menurutnya, ASN harus menjadi motor penggerak pendapatan daerah dengan memberikan contoh kepatuhan pajak kepada masyarakat.

Menutup arahannya, Amirullah memacu semangat para ASN untuk terus beradaptasi dan berprestasi di unit kerja masing-masing. Menurutnya, prestasi Pemerintah Kota Pontianak secara keseluruhan merupakan akumulasi dari kerja keras dan prestasi setiap individu pegawainya.

“Mumpung masih diberi kesehatan dan kesempatan, ayo berprestasi. Kota yang bersih dan tertata bukan hanya soal estetika, tapi soal bagaimana kita menyejahterakan warga,” pungkasnya.