Paripurna LKPJ Pontianak 2025: Target Pembangunan Terlampaui 110 Persen, Stunting dan Infrastruktur Jadi PR Besar

PontianakMetro.Com — Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Selasa (31/3/2026). Dalam laporannya, Edi memaparkan grafik pembangunan kota yang secara umum menunjukkan tren positif dan melampaui target.

Berdasarkan data yang dipaparkan, rata-rata capaian sasaran tujuan pembangunan daerah menyentuh angka 106,20 persen. Bahkan, untuk capaian sasaran kinerja daerah, realisasinya menembus angka 110,22 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah dapat direalisasikan dengan baik,” ujar Edi Rusdi Kamtono di hadapan jajaran legislatif.

Sektor pembangunan manusia menjadi salah satu sorotan utama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak kini berada di angka 82,80. Lonjakan ini dipicu oleh membaiknya layanan pendidikan, kesehatan, serta menguatnya daya beli masyarakat. Selain itu, usia harapan hidup warga kota kini mencapai 75,96 tahun.

Dari sisi ekonomi, Kota Pontianak mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,34 persen dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp80,79 juta. Di bidang tata kelola, Pemkot kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meraih indeks pelayanan publik yang sangat baik, yakni 4,71.

Meski banyak mendulang prestasi, Edi Kamtono bersikap terbuka terhadap beberapa indikator yang masih memerlukan kerja keras, di antaranya:

• Angka Stunting: Masih berada di level 22,3 persen. Pemkot berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka ini.

• Infrastruktur: Indeks infrastruktur berada di angka 72,23, yang menandakan perlunya percepatan pembangunan fisik di berbagai sudut kota.

• Literasi Masyarakat: Indeks literasi sebesar 34,85 dinilai masih rendah dan memerlukan pendekatan program yang lebih inovatif berbasis komunitas.

“Kami menyadari masih ada indikator yang perlu diperbaiki. Ini menjadi komitmen kami untuk terus menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan,” tegas Edi.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menyatakan pihaknya akan segera membedah dokumen LKPJ tersebut melalui komisi-komisi di DPRD. Ia menegaskan bahwa legislatif akan mencermati setiap detail anggaran dan hasil di lapangan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

“LKPJ ini akan kami bahas sesuai mekanisme. Kami akan melihat secara menyeluruh, baik capaian yang sudah baik maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” kata Satarudin.

DPRD dijadwalkan akan mengeluarkan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kota. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif agar program pembangunan di tahun-tahun mendatang semakin tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan paripurna ini diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ secara resmi dari eksekutif kepada legislatif untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.