PDAM Tirta Khatulistiwa Fokus Operasionalkan Pipa Nipah Kuning Februari Ini
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
- print Cetak
Wali Kota Edi Kamtono instruksikan PDAM Pontianak tekan kebocoran pipa di bawah 28%. Fokus pada kualitas air baku dan pipa Nipah Kuning. (Foto: Prokopim)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PontianakMetro.Com — Pemerintah Kota Pontianak memberikan instruksi tegas kepada Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa untuk segera menekan angka kehilangan air akibat pipa bocor yang saat ini masih menyentuh angka 30,6 persen.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menargetkan tingkat kebocoran jaringan tersebut harus mampu ditekan hingga berada di bawah angka 28 persen dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko yang digelar di tubuh Perumda Tirta Khatulistiwa pada Selasa (20/1/2026).
“Saya minta kebocoran bisa ditekan di bawah 28 persen. Kabar baiknya, Pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari mendatang,” tegas Edi Kamtono.
Menurut Edi, manajemen risiko sangat krusial untuk mengidentifikasi tantangan utama Pontianak, mulai dari intrusi air laut pada air baku hingga persoalan nonteknis seperti pencurian air dan perusakan pipa.
Wali Kota juga meminta PDAM lebih responsif dan memperkuat peran kehumasan guna menangani keluhan pelanggan serta mempererat koordinasi dengan dinas terkait seperti PUPR.
Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menjelaskan bahwa FGD ini melibatkan pendampingan dari BPKP untuk mengawal rantai penyediaan air dari hulu hingga hilir secara sistematis.
“Proses penyediaan air di Pontianak memiliki kompleksitas tinggi karena bersumber dari Sungai Kapuas dan Landak. Di setiap tahapan pengolahan hingga distribusi ada risiko yang harus diantisipasi,” jelas Abdullah.
Saat ini, cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa telah mencapai 90,6 persen penduduk kota. Abdullah berkomitmen meningkatkan angka tersebut hingga 100 persen dengan mengaktifkan kembali pelanggan pasif dan menjaring pelanggan baru.
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy Mahani Harahap, menambahkan bahwa manajemen risiko bukan sekadar formalitas, melainkan alat strategis untuk memitigasi hambatan sosial, operasional, maupun keuangan.
Ia juga menyoroti rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL) terintegrasi ke depan yang menuntut kesiapan manajemen risiko yang jauh lebih matang.
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Abu Alif
- Sumber: Prokopim
Saat ini belum ada komentar