Inflasi Terendah se-Kalbar, Pemkot Pontianak Perkuat Strategi 4K Jelang Imlek dan Ramadan

PontianakMetro.Com — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat koordinasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar pada Kamis (5/2/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa stabilitas harga di kawasan perkotaan memerlukan sinergi lintas instansi. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan butuh kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ujar Bahasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Pontianak mencatatkan kinerja positif dengan angka inflasi tahunan sebesar 2,74 persen pada Januari 2026. Angka ini menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di seluruh Kalimantan Barat.

Meski demikian, Bahasan menegaskan bahwa kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama, terutama menjelang perayaan Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Potensi kenaikan harga pada kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau terus dipantau secara ketat.

Guna menjaga tren positif tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan langkah strategis melalui penerapan strategi 4K. Strategi ini mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif kepada publik.

“Mulai dari pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, hingga penyebaran informasi harga secara berkala kepada masyarakat,” jelas Bahasan terkait implementasi strategi tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyoroti adanya tren kenaikan inflasi di awal tahun 2026 yang dipicu oleh komoditas pangan seperti cabai rawit dan bawang merah. Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk proaktif melakukan pendataan stok dan mengambil langkah preventif.

“Saya meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan,” tegas Ria Norsan dalam arahannya.

Gubernur juga menaruh perhatian khusus pada potensi peningkatan produksi gabah kering panen di Kalbar yang diprediksi naik 25 persen. Ia mendesak Perum Bulog untuk mematangkan rencana penyerapan agar kedaulatan pangan tetap terjaga di tengah fluktuasi harga pasar.

Ria Norsan secara spesifik meminta perhatian ekstra untuk Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, dan Melawi terkait tingginya harga daging ayam dan beras. Melalui HLM ini, diharapkan seluruh kabupaten/kota dapat saling bersinergi demi menjaga daya beli masyarakat sepanjang tahun 2026.