Atasi Rob hingga Air Payau, Wali Kota Pontianak Genjot Infrastruktur dan Sanitasi Terpusat di 2026
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026
- print Cetak
Warga antusias mengajukan usulan dalam Musrenbang. | Atasi Rob hingga Air Payau, Wali Kota Pontianak Genjot Infrastruktur dan Sanitasi Terpusat di 2026. (Foto: Kominfo)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PontianakMetro.Com – Menandai dimulainya perencanaan masa depan kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi bergulir pada Senin (12/1/2026). Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun akselerasi infrastruktur sebagai fondasi utama untuk mendukung arah pembangunan tahun 2027.
Langkah ini diambil guna merespons tantangan klasik perkotaan seperti genangan rob, kualitas air bersih, hingga penyediaan fasilitas publik yang semakin mendesak.
Wali Kota memaparkan bahwa Pontianak tengah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Proyek ini menjadi kunci peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan warga.
“Sekarang Pemkot tengah mempercepat pembangunan SPALD-T di dua titik utama, yakni Gang Martapura (Kelurahan Benua Melayu Laut) dan Nipah Kuning (Kelurahan Sungai Jawi Luar),” papar Edi Kamtono.
Selain sanitasi, perbaikan jalan, jembatan, dan pengelolaan drainase tetap menjadi prioritas guna menekan dampak banjir rob serta intrusi air laut yang kerap membuat air PDAM menjadi payau saat musim kemarau.
Edi menekankan bahwa perencanaan pembangunan Pontianak tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini mencakup Asta Cita Presiden serta kesiapan daerah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat, namun daya beli masyarakat juga harus dijaga. Pembangunan fisik harus beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Belajar dari evaluasi tahun 2025, Wali Kota memberikan instruksi keras kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 di awal tahun. Ia tidak ingin adanya keterlambatan program yang merugikan kepentingan publik.
“Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas dan bersemangat. Kedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian administratif,” tegasnya.
Terkait keterbatasan lahan yang menjadi keluhan warga, Edi mengungkapkan bahwa Pemkot telah melakukan langkah nyata melalui pembebasan lahan untuk area pemakaman yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Perencanaan matang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendasar warga Pontianak dalam jangka panjang.
Melalui forum Musrenbang ini, masyarakat diharapkan aktif memberikan usulan yang konkret agar APBD sebagai instrumen pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh kelurahan.
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Tim Redaksi
- Sumber: Prokopim
Saat ini belum ada komentar