Senin, 26 Okt 2026
Trending Tags
Beranda » News » Pemkot Singkawang Bertindak! Buntut Tarif Parkir Rp30 Ribu yang Viral di Medsos

Pemkot Singkawang Bertindak! Buntut Tarif Parkir Rp30 Ribu yang Viral di Medsos

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PontianakMetro.Com – Citra pariwisata Kota Singkawang terusik oleh gelombang keluhan masyarakat terkait tarif parkir selangit selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Merespons viralnya tarif parkir yang mencapai Rp30.000 di kawasan pantai, Pemerintah Kota Singkawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan langkah penertiban kilat pada Rabu (7/1/2026).

Langkah ini diambil setelah media sosial dibanjiri kritik pedas netizen terkait klaim “Pantai Gratis” namun dibarengi biaya parkir yang tidak masuk akal.

Kepala Bapenda Kota Singkawang, Siti Kodam, mengungkapkan temuan mengejutkan bahwa sebagian besar pengelola parkir di lahan non-pemerintah (swasta), termasuk di kawasan wisata populer, ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak. Artinya, tarif mahal yang ditarik dari pengunjung selama ini tidak memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

“Banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kami akan mengundang pemilik lahan dan pengelola parkir agar ke depan tidak ada lagi pungutan parkir yang tidak wajar,” tegas Siti Kodam usai rapat koordinasi lintas instansi.

Pihaknya kini tengah melakukan penelusuran status kepemilikan lahan di kawasan Pantura Pasir Panjang Mandiri (PPPM) yang menjadi pusat protes publik.

Senada dengan Bapenda, Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Eko Susanto, menyoroti prinsip kewajaran. Meskipun belum ada regulasi rinci mengenai batas atas tarif parkir di lahan milik pribadi, pengelola dilarang menetapkan tarif secara semena-mena.

Eko menegaskan bahwa tarif tinggi yang dipungut wajib dibarengi dengan jaminan keamanan mutlak. Ia memperingatkan pengelola parkir bahwa mereka tidak bisa hanya mengambil keuntungan tanpa bertanggung jawab atas unit kendaraan pengunjung.

“Jika sudah memungut tarif parkir, maka pengelola wajib memberikan jaminan keamanan. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, pengelola parkir wajib bertanggung jawab,” kata Eko dengan tegas.

Sebelumnya, publik di Kalimantan Barat dihebohkan dengan unggahan tarif parkir di kawasan Pasir Panjang Mandiri. Di lokasi yang diklaim sebagai pantai gratis tersebut, pengunjung justru dibebankan biaya parkir sebesar Rp30.000 untuk roda empat dan Rp15.000 untuk roda dua.

Pemerintah Kota Singkawang kini memastikan akan melakukan pengawasan lebih ketat agar geliat ekonomi warga di sektor pariwisata tidak justru mematikan minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke Kota Amoy tersebut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi


Rekomendasi Untuk Anda

  • Merajut Senyum di Senja Usia: Mahasiswa & Dosen BK UPGRI Pontianak Sukses Tutup KKL-PKM di Panti Jompo Graha Werdha Maria Joseph

    Merajut Senyum di Senja Usia: Mahasiswa & Dosen BK UPGRI Pontianak Sukses Tutup KKL-PKM di Panti Jompo Graha Werdha Maria Joseph

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle Amelia Atika
    • 0Komentar

    Pontianakmetro.com— Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK) Universitas PGRI Pontianak (UPGRI Pontianak) sukses menutup rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa sekaligus Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh jajaran dosen. Penarikan mahasiswa KKL ini bertempat di Panti Jompo Graha Werdha Maria Joseph dan telah dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 6 Agustus 2026. Penarikan sebanyak 10 orang […]

  • Kanwil Kemenkumham Kalbar Perkuat Pengawasan Notaris Sintang, Optimalkan Aplikasi SILANOK

    Kanwil Kemenkumham Kalbar Perkuat Pengawasan Notaris Sintang, Optimalkan Aplikasi SILANOK

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Hms/Tim
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sintang dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sintang pada Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan notaris di wilayah kerja Kabupaten Sintang guna menjaga kepercayaan […]

  • Mahasiswa BK UPGRI Pontianak Laksanakan KKL di Rumah Rahayu, Dukung Pemulihan Penyintas Narkoba

    Mahasiswa BK UPGRI Pontianak Laksanakan KKL di Rumah Rahayu, Dukung Pemulihan Penyintas Narkoba

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Pontianak Metro
    • 0Komentar

    Pontianakmetro.com– Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK) Universitas PGRI Pontianak melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu, Pontianak, sebagai bentuk implementasi pembelajaran di lapangan sekaligus memberikan pendampingan kepada penyintas penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang berlangsung hingga 3-6 Agustus 2026 ini bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan kompetensi konseling sekaligus […]

  • 5 Pimpinan Baznas Kalbar Resmi Dilantik: Gubernur Targetkan Zakat ASN Tuntas Lewat Payroll System

    5 Pimpinan Baznas Kalbar Resmi Dilantik: Gubernur Targetkan Zakat ASN Tuntas Lewat Payroll System

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com – Era baru pengelolaan zakat di Kalimantan Barat resmi dimulai. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melantik lima pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat periode 2025-2030 di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jumat (9/1/2026). Pelantikan ini menandai langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat […]

  • Kasus Oli Palsu Kalbar Mandek, BPM Soroti Kinerja Polda dan Desak Kejati Kawal Aktor Utama

    Kasus Oli Palsu Kalbar Mandek, BPM Soroti Kinerja Polda dan Desak Kejati Kawal Aktor Utama

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat kembali menyuarakan desakan keras terhadap penegakan hukum kasus peredaran oli palsu di wilayah Kalimantan Barat. BPM secara terbuka mengkritik lambannya penanganan kasus tersebut oleh Polda Kalbar yang dinilai belum menunjukkan perkembangan memuaskan sejak aksi unjuk rasa besar pada 15 Oktober 2025 lalu. Ketua BPM Kalbar, Gusti Edy, […]

  • Polisi Pasang Police Line di Lokasi Karhutla Kuala Mandor B, Pelaku Pembakaran Terancam Denda Rp5 Miliar

    Polisi Pasang Police Line di Lokasi Karhutla Kuala Mandor B, Pelaku Pembakaran Terancam Denda Rp5 Miliar

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Hms/Tim
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Jajaran Polsek Kuala Mandor B bergerak cepat melakukan pengecekan dan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) setelah terpantau sejumlah titik api melalui aplikasi Lancang Kuning dan SIPONGI pada Rabu (28/1/2026). Berdasarkan monitoring digital tersebut, terdeteksi sebanyak 10 titik api yang tersebar di dua lokasi berbeda dalam satu hamparan lahan gambut kering di wilayah […]

expand_less