Minggu, 3 Mei 2026
Trending Tags
Beranda » Bersinar » Lindungi Hak Anak, Dinsos Pontianak Edukasi Siswa SMP Agar Tak Tersangkut Kasus Hukum

Lindungi Hak Anak, Dinsos Pontianak Edukasi Siswa SMP Agar Tak Tersangkut Kasus Hukum

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PontianakMetro.Com — Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperkuat benteng perlindungan terhadap generasi muda.

Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang digelar di SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 5 Kota Pontianak pada Senin (19/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari misi besar pemenuhan hak anak guna mempertegas status Pontianak sebagai kota yang ramah dan aman bagi anak.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Pontianak, Mardiana, menyatakan bahwa kesadaran bersama adalah kunci utama dalam memutus mata rantai kekerasan.

Menurutnya, perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus melibatkan sinergi dari berbagai lapisan.

“Diperlukan kolaborasi seluruh pihak agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, terlindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” ujar Mardiana.

Dalam sosialisasi tersebut, para siswa dan pihak sekolah dibekali pemahaman mendalam agar anak tidak sampai berurusan dengan masalah hukum.

Beberapa poin krusial yang ditekankan antara lain penerapan pola asuh positif, pengendalian emosi, hingga pentingnya menghindari kekerasan baik secara fisik maupun verbal.

Mardiana juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepekaan terhadap perubahan perilaku anak yang mungkin mengarah pada masalah psikososial.

Masyarakat diimbau untuk lebih berani melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan yang mereka ketahui kepada pihak yang berwenang.

“Jangan ragu melapor. Segera lakukan penanganan apabila anak menunjukkan perubahan perilaku yang mencurigakan,” tegasnya lagi.

Selain pencegahan, Dinsos juga menyoroti pentingnya pendampingan pekerja sosial jika seorang anak sudah terlanjur berhadapan dengan proses hukum.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dan mencegah terjadinya kekerasan tambahan selama proses hukum berlangsung.

Dinsos Pontianak terus mendorong penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi yang lebih mengedepankan aspek pemulihan daripada sekadar hukuman.

“Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan adalah kunci agar masa depan anak tetap terjaga,” pungkas Mardiana.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Tim Redaksi
  • Sumber: Diskominfo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perbaikan Jalan Bodok-Meliau Dianggarkan Rp16,6 Miliar, Wagub: Utamakan Fungsional Agar Ekonomi Tetap Jalan

    Perbaikan Jalan Bodok-Meliau Dianggarkan Rp16,6 Miliar, Wagub: Utamakan Fungsional Agar Ekonomi Tetap Jalan

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan peninjauan langsung terhadap progres peningkatan ruas Jalan Bodok–Meliau di Desa Melobok, Kabupaten Sanggau, pada Sabtu (24/1/2026). Ruas jalan ini menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena nilai strategisnya sebagai urat nadi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Untuk mendukung kelancaran transportasi di sana, […]

  • Inflasi Pontianak 2025 Terkendali di 1,5 Persen, Sekda Amirullah Perkuat Strategi 4K

    Inflasi Pontianak 2025 Terkendali di 1,5 Persen, Sekda Amirullah Perkuat Strategi 4K

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com – Kota Pontianak berhasil menutup tahun 2025 dengan rapor ekonomi yang memuaskan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengungkapkan bahwa inflasi tahunan Kota Pontianak tercatat sebesar 1,5 persen (yoy), berada jauh di bawah batas atas target nasional sebesar 2,5 persen. Hal tersebut disampaikan Amirullah saat membuka kegiatan Capacity Building Penyusunan Laporan Implementasi Pengendalian Inflasi […]

  • Sekolah Parlemen: DPRD Kota Pontianak Bedah Fungsi Legislatif Bareng Mahasiswa FISIP Untan

    Sekolah Parlemen: DPRD Kota Pontianak Bedah Fungsi Legislatif Bareng Mahasiswa FISIP Untan

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Tim
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak kembali membuka pintu bagi kalangan akademisi melalui program Sekolah Parlemen (Sepale). Sebanyak 60 mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura (Untan) hadir untuk mengenal lebih dalam sistem kerja parlemen pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua […]

  • Dikepung Kemarau Ekstrem, Hutan Produksi Pulau Maya Terbakar di Medan Sulit

    Dikepung Kemarau Ekstrem, Hutan Produksi Pulau Maya Terbakar di Medan Sulit

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Kawasan Hutan Produksi di Dusun Kamboja Baru, Desa Kamboja, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, kini berada dalam ancaman serius. Personel gabungan dari Polsek Pulau Maya Karimata, TNI, dan instansi terkait melakukan ground check darurat menyusul temuan titik api yang melahap vegetasi di kawasan tersebut pada Selasa (20/1/2026). Berdasarkan pantauan udara, kepulan asap […]

  • Wakapolri Tegaskan Korban TPPO Tak Boleh Dipidana, Terapkan Prinsip Non Penalization

    Wakapolri Tegaskan Korban TPPO Tak Boleh Dipidana, Terapkan Prinsip Non Penalization

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Pontianak Metro
    • 0Komentar

    PontianakMetro.com — Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melakukan pelanggaran hukum akibat paksaan dari jaringan pelaku tidak seharusnya dipidana. Penanganan kasus TPPO, kata dia, harus mengedepankan prinsip non penalization yang menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi negara. Hal itu disampaikan Dedi dalam acara Bedah Buku […]

  • Rapor Merah Narkoba di Sekadau Sepanjang 2025, Polisi Juga Bidik Kasus Korupsi Ratusan Juta!

    Rapor Merah Narkoba di Sekadau Sepanjang 2025, Polisi Juga Bidik Kasus Korupsi Ratusan Juta!

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com – Kepolisian Resor (Polres) Sekadau membeberkan catatan kriminalitas sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun di Mapolres Sekadau. Dari total 117 perkara yang ditangani, kasus penyalahgunaan narkotika masih menjadi momok utama yang mendominasi daftar kejahatan di Kabupaten Sekadau. Wakapolres Sekadau, Kompol Asep Mustopa Kamil, mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas kasus berhasil diselesaikan, dinamika kejahatan di […]

expand_less