Segarkan Birokrasi Pontianak, Edi Kamtono Minta Kadis Baru Cepat Deteksi Masalah Lapangan secara Real-Time

PontianakMetro.Com — Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, resmi melantik empat kepala dinas dan seorang staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada Selasa (10/2/2026). Para pejabat yang dilantik merupakan hasil proses seleksi terbuka (open bidding) yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir.

Nama-nama pejabat yang mengisi kursi pimpinan tersebut adalah Elsa Risfadona (Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik), Mahardika Sari (Kepala BKAD), M Akif (Kepala Dinas Sosial), Irwan Prayitno (Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan), serta Syamsul Akbar (Kepala Diskominfo).

“Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan bisa memenuhi kebutuhan dari visi-misi RPJMD Kota Pontianak,” ujar Edi Rusdi Kamtono usai pelantikan di Aula SSA Kantor Wali Kota.

Dalam arahannya, Edi memberikan catatan khusus bagi setiap instansi. Kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, ia menekankan urgensi perbaruan data masyarakat miskin serta penanganan masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis (gepeng). Dinsos diminta lebih aktif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Sementara itu, untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Edi menginstruksikan penguatan administrasi aset. Aset milik Pemkot harus terdata dengan jelas status hukumnya agar dapat dikelola secara produktif untuk pembangunan daerah.

Sektor komunikasi juga mendapat perhatian serius. Di era digital, peran Diskominfo dinilai strategis dalam membentuk persepsi publik. Edi meminta Kominfo membangun sistem pemantauan isu secara real-time.

“Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegas Wali Kota.

Di bidang ketahanan pangan, Edi mendorong pemanfaatan lahan tidur dan optimalisasi potensi sungai serta kolam di Pontianak. Ia meminta dinas terkait tidak hanya bekerja secara normatif, tetapi berani berinovasi meski di tengah keterbatasan anggaran.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Diskominfo yang baru, Syamsul Akbar, menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat kerja sama dengan media massa.

“Saya berharap dukungan serta kerja samanya dengan kawan-kawan media sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah kota untuk menyebarluaskan kebijakan dan rencana pembangunan kepada masyarakat,” tuturnya.

Sebagai langkah awal, Diskominfo berencana menyusun regulasi tata kelola media sosial bagi seluruh perangkat daerah. Tujuannya adalah menciptakan standarisasi manajemen isu sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan secara seragam dan efektif kepada warga Pontianak.

“Kami berharap admin media sosial di perangkat daerah dapat berkolaborasi dan mempunyai strategi yang sama dalam menyampaikan kebijakan yang sudah ditetapkan Wali Kota,” pungkas Syamsul.