Senin, 26 Okt 2026
Trending Tags
Beranda » Bersinar » Pemkot Pontianak Bebaskan Pajak BPHTB dan Usulkan Rusun Baru di Gang Semut

Pemkot Pontianak Bebaskan Pajak BPHTB dan Usulkan Rusun Baru di Gang Semut

  • account_circle Pro/Tim
  • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PontianakMetro.Com — Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bergerak cepat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini diwujudkan melalui serangkaian kebijakan strategis, mulai dari pembebasan pajak hingga usulan pembangunan rumah susun (rusun) baru di kawasan padat penduduk.

Langkah nyata yang diambil Pemkot antara lain menerbitkan aturan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan rusunawa baru di Nipah Kuning, Pontianak Barat, dan Gang Semut, Pontianak Timur.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, menjelaskan bahwa program Presiden ini memerlukan dukungan kuat dari daerah. Namun, ia meluruskan bahwa program ini bukan berarti pemerintah daerah yang membangun seluruh rumah tersebut, melainkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengembang.

“Pembangunan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri (swadaya) maupun oleh pengembang atau developer. Peran pemerintah daerah ada pada program bedah rumah dan penyediaan rusun,” jelas Derry Gunawan pada Senin (23/2/2026).

Untuk pembangunan rumah oleh pengembang, Derry menyebutkan bahwa pencarian lahan menjadi tanggung jawab masing-masing pengusaha. Biasanya, lokasi yang dipilih berada di wilayah dengan harga tanah yang masih miring karena harga jual rumah subsidi dibatasi oleh aturan pemerintah.

Di wilayah Pontianak, lahan yang dianggap masih terjangkau berada di Pontianak Utara dan Pontianak Barat. Meski demikian, Derry mengakui tantangan harga lahan di kota tetap lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah tetangga seperti Kabupaten Kubu Raya.

Sementara untuk program mandiri, pemerintah fokus pada bantuan bedah rumah. Sepanjang tahun 2025, pemerintah pusat membantu perbaikan 200 unit rumah, sedangkan Pemkot Pontianak mengalokasikan anggaran untuk bedah 150 unit rumah dan fasilitas sanitasi (WC).

Terkait rencana rusun baru, Derry mengungkapkan bahwa lokasinya akan berada di Nipah Kuning Dalam dan Gang Semut. Bentuk dan tipenya akan disesuaikan dengan luas lahan serta hasil tinjauan tim teknis di lapangan.

“Di Nipah Kuning saat ini baru ada satu tower (gedung). Lahannya sebenarnya masih cukup luas untuk dibangun empat hingga delapan gedung lagi,” tambahnya.

Kabar baik lainnya bagi calon pembeli rumah adalah adanya kemudahan kredit dari perbankan melalui skema subsidi bunga. Pemerintah pusat memangkas bunga KPR agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Untuk yang mau membeli rumah subsidi, biasanya bunganya belasan persen, sekarang hanya sekitar 5-6 persen. Sisanya disubsidi oleh pemerintah,” tutup Derry Gunawan.

Melalui perpaduan antara kemudahan izin, pembebasan pajak, dan subsidi bunga bank, Pemkot Pontianak berharap target hunian layak bagi seluruh warga dapat segera tercapai dan kawasan kumuh di pinggiran kota dapat tertata lebih rapi.

  • Penulis: Pro/Tim
  • Editor: Abu Alif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi


Rekomendasi Untuk Anda

  • Menhukam Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan Absolut

    Menhukam Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan Absolut

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Pontianak Metro
    • 0Komentar

    PontianakMetro.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bersifat delik aduan absolut. Artinya, hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan pengaduan atas dugaan penghinaan. Penegasan tersebut disampaikan Supratman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, […]

  • Adu Kecepatan di Sungai Selimbau! Sukardi Resmi Buka Lomba Sampan Bidar 8 Pekayuh Bupati Cup 2026

    Adu Kecepatan di Sungai Selimbau! Sukardi Resmi Buka Lomba Sampan Bidar 8 Pekayuh Bupati Cup 2026

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Perairan Kecamatan Selimbau kembali bergejolak oleh semangat sportivitas para pendayung. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, secara resmi membuka Open Tournament Lomba Sampan Bidar Tradisional 8 Pekayuh Putra Bupati Cup Kecamatan Selimbau Tahun 2026, Sabtu (17/1/2026). Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan Anggota DPRD Kapuas Hulu, Kepala OPD, unsur TNI-Polri, […]

  • 19 Ribu Warga Landak Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK, Bupati Karolin: Itu Penyesuaian Data Nasional

    19 Ribu Warga Landak Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK, Bupati Karolin: Itu Penyesuaian Data Nasional

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terjadi secara luas. Ia menegaskan bahwa perubahan status ini merupakan dampak dari penyesuaian data nasional dan bukan keputusan sepihak pemerintah daerah. Berdasarkan data terbaru per Selasa (10/2/2026), dampak penyesuaian ini cukup signifikan […]

  • Edho Sinaga: Jangan Persulit Pers, Permintaan Data Jurnalis Harusnya Pakai Rezim UU Pers Bukan UU KIP

    Edho Sinaga: Jangan Persulit Pers, Permintaan Data Jurnalis Harusnya Pakai Rezim UU Pers Bukan UU KIP

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Tim
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat mengambil langkah strategis untuk mengakhiri kesalahpahaman antara badan publik dan insan pers terkait akses data. Melalui agenda Coaching Clinic Penguatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), KI Kalbar menekankan pentingnya membedakan antara permohonan informasi administratif dan tugas jurnalistik. Kegiatan yang digelar pada Jumat (30/01/2026) ini bertujuan menyamakan persepsi antara […]

  • Dobrak Sekat! Satarudin Gandeng Band Indie dan UMKM di Final Open Turnamen Mini Soccer Pontianak

    Dobrak Sekat! Satarudin Gandeng Band Indie dan UMKM di Final Open Turnamen Mini Soccer Pontianak

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com — Sebuah terobosan baru dalam penyelenggaraan acara publik diperkenalkan oleh Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan olahraga (sport) kini idealnya harus digandeng dengan unsur hiburan (entertainment) dan pemberdayaan UMKM. Langkah kolaboratif ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus wadah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur prestasi olahraga […]

  • Menuju 700 Ribu Jiwa, Wali Kota Pontianak: Kerukunan Umat Adalah Energi Kemajuan Kota

    Menuju 700 Ribu Jiwa, Wali Kota Pontianak: Kerukunan Umat Adalah Energi Kemajuan Kota

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    PontianakMetro.Com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk terus mempererat kolaborasi dalam membangun Kota Khatulistiwa. Hal ini ditegaskannya saat memimpin apel peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag RI ke-80 di Halaman MTs Negeri 2 Pontianak, Sabtu (3/1/2026). Sesuai dengan tema tahun ini, ‘Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai […]

expand_less